Selasa pagi, 10 November 2026, publik mendapat kabar yang tidak biasa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Langkah ini patut dicatat. Namun niat belum sama dengan keputusan, dan bangsa ini tidak bisa terus menggantung di antara keduanya.
Fakta hukumnya sudah terang. Putusan Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Surat itu bukan dokumen sampingan, karena dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat setara SMA dari luar negeri. Dua lembaga peradilan menyorot persoalan yang sama.
Bagi para pengkritik, ini soal fondasi. Jabatan wakil presiden berdiri di atas persyaratan konstitusional. Ketika dokumen yang menopang persyaratan itu dinyatakan tidak sah, legitimasi jabatannya ikut dipertanyakan. Pengajar hukum tata negara Titi Anggraini menilai akibat administratif putusan MA bersifat langsung, dan prosesnya harus dimulai dari DPR melalui hak menyatakan pendapat.
Tekanan politik pun sudah nyata. Lima puluh anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat. Ini bukan manuver satu kubu. PKS menilai akan bijaksana jika Gibran mundur, dan jika tidak, hak menyatakan pendapat menjadi pilihan paling relevan. Dari Golkar, Sarmuji menilai DPR dapat menyatakan pencalonan Gibran tidak sah dengan berpijak pada putusan MA.
Mundur lebih sehat daripada dimakzulkan. Pemakzulan adalah jalan panjang yang melibatkan DPR, MK, dan MPR, dan hampir pasti menyita perhatian pemerintah dari pekerjaan utamanya. Pengunduran diri secara sukarela jauh lebih bersih. Ia menjaga martabat jabatan dan menyelamatkan institusi dari proses yang melelahkan.
Sikap Istana patut diapresiasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden tidak menolak niat tersebut. Tetapi sikap tidak menolak bukan kepastian. Selama niat itu belum menjadi keputusan, publik hanya diberi tanda tanya. Ketua DPR Puan Maharani sendiri menegaskan belum ada pernyataan resmi soal pengunduran diri itu.
Karena itu, pesan bagi Gibran sederhana. Jika niat itu tulus, wujudkan secara resmi dan segera. Pejabat publik diukur dari kesediaannya menempatkan kepentingan institusi di atas dirinya sendiri, terutama ketika dua putusan lembaga peradilan sudah bicara.
