Sengketa tanah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Bangka Belitung. Di tengah perkembangan daerah dan aktivitas ekonomi yang terus berjalan, persoalan kepemilikan serta penguasaan lahan masih kerap menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Salah satu perkara yang menarik untuk dicermati adalah sengketa lahan eks tambang timah di Dusun Kusam, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Perkara ini melibatkan Jufriadi sebagai penggugat melawan Romlan dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Perkara 53/Pdt.G/2025/PN Sgl.
Perkara tersebut terdaftar pada 8 Juli 2025. Dalam perkembangannya, pada 3 Februari 2026, Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau dikenal dengan istilah Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Putusan Nomor 6/PDT/2026/PT BBL pada 6 April 2026.
Bagi saya, ada satu hal yang penting untuk dipahami dari perkara ini: ketika sebuah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, apakah persoalan keadilan yang menjadi dasar gugatan tersebut sudah benar-benar terjawab?
Dalam hukum acara perdata, putusan NO berbeda dengan putusan yang menolak gugatan setelah hakim memeriksa pokok perkara. Putusan NO pada dasarnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan formal atau prosedural gugatan. Artinya, putusan tersebut tidak serta-merta menjawab siapa pihak yang secara substantif paling berhak atas tanah yang disengketakan.
Di sinilah pentingnya memahami hukum acara perdata. Sebab, dalam praktik peradilan, seseorang tidak cukup hanya merasa memiliki hak. Hak tersebut harus dituangkan dalam gugatan yang disusun secara tepat, memiliki dasar hukum yang jelas, dan didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 1365 KUHPerdata, misalnya, mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Sementara itu, Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR mengatur prinsip pembuktian, yaitu pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa pada dasarnya wajib membuktikannya.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 19, menegaskan pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pertanahan tidak bisa dilepaskan dari tertib administrasi dan kepastian status hukum atas tanah.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada aturan dan dokumen. Kita juga harus melihat bagaimana masyarakat mendapatkan akses terhadap keadilan.
Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman hukum yang memadai. Tidak semua orang mampu menyewa jasa advokat atau memahami bagaimana menyusun gugatan yang benar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan kita.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa putusan hakim dalam perkara ini keliru. Hakim tentu memiliki pertimbangan hukum yang harus dihormati. Namun, sebagai mahasiswa hukum, kita juga perlu melihat persoalan yang lebih luas: bagaimana memastikan masyarakat tidak kehilangan kesempatan memperjuangkan haknya hanya karena keterbatasan dalam memahami prosedur hukum?
Menurut saya, pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional juga harus mengambil peran lebih serius dalam mencegah sengketa tanah. Pendataan tanah, kejelasan batas lahan, serta transparansi administrasi pertanahan harus diperkuat. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal justru berkembang menjadi konflik panjang yang harus diselesaikan melalui pengadilan.
Perkara di Belinyu ini seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Bahwa hukum acara bukan sekadar formalitas persidangan, melainkan bagian penting dalam menentukan bagaimana seseorang dapat memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.
Pada akhirnya, keadilan tidak boleh hanya diukur dari siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam persidangan. Kepastian hukum memang penting, tetapi akses terhadap keadilan juga tidak boleh diabaikan.
Sebab, hukum tidak seharusnya menjadi ruang yang hanya mudah dimasuki oleh mereka yang memahami prosedur dan memiliki kemampuan finansial. Hukum harus menjadi tempat setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya.
