Di tengah derasnya arus informasi digital, penggunaan influencer sebagai sarana komunikasi pemerintah memang bukan sesuatu yang sepenuhnya keliru. Pemerintah membutuhkan berbagai cara untuk menyampaikan program, kebijakan, dan capaian kerja kepada masyarakat. Media sosial bahkan telah menjadi salah satu ruang komunikasi yang sulit diabaikan. Namun, ketika strategi tersebut menggunakan anggaran negara, persoalannya tidak lagi sekadar tentang efektivitas promosi, melainkan juga menyangkut kepatutan, transparansi, dan tanggung jawab terhadap uang rakyat.
Polemik kerja sama publikasi yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan influencer menjadi pengingat bahwa setiap penggunaan anggaran publik seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka. Klarifikasi yang disampaikan KKP tentu patut dihargai. Akan tetapi, penjelasan mengenai kebutuhan komunikasi publik dan strategi memperluas jangkauan informasi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar masyarakat: seberapa penting kerja sama tersebut, berapa besar manfaat yang dihasilkan, dan apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar sebanding dengan hasilnya?
Kita tidak sedang mempermasalahkan profesi influencer ataupun menolak perkembangan strategi komunikasi pemerintah. Dalam konteks tertentu, influencer memang memiliki kemampuan menjangkau kelompok masyarakat yang mungkin tidak tersentuh oleh saluran komunikasi konvensional. Mereka dapat membantu menyederhanakan informasi, memperluas distribusi pesan, bahkan meningkatkan perhatian publik terhadap program pemerintah.
Namun, efektivitas sebuah publikasi tidak semestinya hanya diukur dari jumlah pengikut, tayangan, atau tingkat interaksi di media sosial. Sebab, tingginya angka engagement belum tentu berbanding lurus dengan meningkatnya pemahaman masyarakat. Konten yang ramai ditonton belum tentu membuat masyarakat lebih mengetahui kebijakan pemerintah, apalagi merasakan manfaat langsung dari program yang dipublikasikan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kebutuhan komunikasi pemerintah dan kepentingan pencitraan. Pemerintah memang perlu menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tetapi publikasi seharusnya menjadi sarana untuk memberikan informasi, bukan justru berubah menjadi kegiatan yang lebih sibuk membangun persepsi positif daripada menunjukkan hasil nyata.
Terlebih, KKP merupakan kementerian yang memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor kelautan dan perikanan. Ada begitu banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kesejahteraan nelayan, pemberdayaan pembudidaya ikan, perlindungan ekosistem laut, hingga peningkatan daya saing produk perikanan. Dalam situasi seperti ini, wajar apabila masyarakat mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran kementerian.
Bukan berarti anggaran komunikasi tidak diperlukan. Namun, setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki alasan yang kuat, mekanisme yang jelas, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kebutuhan memperluas jangkauan publikasi justru mengaburkan pertanyaan mengenai prioritas belanja negara.
Klarifikasi KKP mengenai mekanisme kerja sama, pemilihan mitra, dan strategi komunikasi seharusnya diikuti dengan keterbukaan yang lebih konkret. Publik berhak mengetahui bagaimana proses pengadaan dilakukan, apa dasar penentuan nilai kontrak, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana keberhasilan pekerjaan tersebut diukur. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.
Sebab, uang yang digunakan dalam setiap kegiatan kementerian bukanlah uang pribadi pejabat ataupun uang milik institusi. Itu adalah uang rakyat yang pengelolaannya harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Karena itu, ketika muncul pertanyaan dari masyarakat maupun lembaga pengawas, respons yang paling tepat bukan sekadar meminta publik memahami kebutuhan pemerintah, melainkan memberikan penjelasan yang bisa diuji secara terbuka.
Pada akhirnya, pemerintah perlu memahami bahwa kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui seberapa sering sebuah program muncul di media sosial atau seberapa populer figur yang menyampaikannya. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat kebijakan yang berpihak, pelayanan yang membaik, serta anggaran yang benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Influencer boleh menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah. Namun, jangan sampai popularitas menjadi ukuran utama dalam menentukan prioritas belanja negara. Sebab, yang paling membutuhkan perhatian pemerintah bukanlah seberapa luas pesan kementerian tersebar di dunia maya, melainkan seberapa besar manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
