Oleh: Akhmad Hasbul Wafi
Kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia menyita perhatian publik. Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya setelah menghadapi dinamika politik dan polemik hukum terkait persyaratan pencalonannya.
Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu pertanyaan sederhana. Mengapa jabatan begitu diperebutkan ketika hendak diraih, tetapi terkadang menjadi begitu rumit ketika harus dipertanggungjawabkan?
Saya kemudian teringat sebuah kisah dalam sejarah Muhammadiyah. Kisah yang barangkali terdengar asing di tengah kehidupan politik hari ini.
Pada Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto tahun 1953, sembilan pimpinan terpilih justru tidak bersedia menjadi ketua.
Ya, sembilan orang telah memperoleh kepercayaan. Namun, tidak seorang pun bersedia menduduki jabatan tertinggi organisasi.
Mereka akhirnya mendatangi Buya AR Sutan Mansur di Padang. Tujuannya membujuk beliau agar bersedia memimpin Muhammadiyah.
Buya Sutan Mansur kemudian menerima amanah tersebut.
Dua peristiwa ini tentu memiliki latar berbeda. Namun, keduanya mengajak kita memikirkan kembali hubungan antara jabatan, ambisi, dan tanggung jawab.
Ketika Kekuasaan Menjadi Sesuatu yang Diperebutkan
Dalam politik, jabatan sering menjadi pusat perhatian. Orang membangun dukungan, membentuk koalisi, dan mengerahkan berbagai sumber daya untuk memperoleh kekuasaan.
Semua itu merupakan bagian dari demokrasi. Tidak ada yang keliru dengan keinginan seseorang menjadi pemimpin.
Namun, persoalan muncul ketika jabatan dipandang sebagai tujuan akhir.
Perjalanan politik Gibran memberikan ruang refleksi mengenai hal tersebut. Pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024 diwarnai perdebatan mengenai batas usia calon wakil presiden. Setelah menjabat, persoalan mengenai dokumen pendidikannya kembali menjadi sorotan publik.
Kini, pengunduran dirinya membuka babak baru dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Gibran menyatakan keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi. Ia juga menegaskan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan polemik ijazah.
Pernyataan itu perlu dihormati sebagai penjelasannya. Sementara persoalan hukum dan perdebatan publik tetap harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang adil.
Namun, dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa memperoleh jabatan bukanlah akhir dari perjuangan.
Justru setelah seseorang menduduki jabatan, tanggung jawab yang lebih besar dimulai.
Kekuasaan membutuhkan legitimasi, kepercayaan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Sebab, kursi kepemimpinan bukan hanya tentang bagaimana seseorang berhasil mendudukinya. Lebih penting lagi, bagaimana amanah tersebut dijalankan.
Muhammadiyah dan Tradisi Tidak Mengejar Jabatan
Di tengah perdebatan politik nasional, sejarah Muhammadiyah menawarkan sudut pandang berbeda.
Pada 1953, sembilan pimpinan yang terpilih tidak berebut menjadi ketua. Mereka justru bermusyawarah mencari sosok yang bersedia menerima amanah tersebut.
Peristiwa ini bukan berarti Muhammadiyah tidak memiliki dinamika kepemimpinan. Sebagai organisasi besar, perbedaan pandangan dan kepentingan tentu dapat muncul.
Namun, ada tradisi penting yang layak direnungkan.
Dalam Muhammadiyah, perolehan suara terbanyak tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai ketua umum. Para pimpinan terpilih bermusyawarah menentukan siapa yang akan mengemban amanah kepemimpinan.
Artinya, kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas.
Ada pertimbangan mengenai kemampuan, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi.
Tradisi ini mengingatkan kita bahwa jabatan tidak selalu harus dikejar. Terkadang, seseorang justru perlu mempertimbangkan secara mendalam sebelum bersedia menerimanya.
Meski demikian, menolak jabatan bukan satu-satunya ukuran keikhlasan. Menerima tanggung jawab ketika dibutuhkan juga merupakan bentuk pengabdian.
Yang terpenting bukan apakah seseorang mengejar atau menolak jabatan, melainkan bagaimana ia menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Muhammadiyah telah melewati berbagai pergantian kepemimpinan. Organisasi ini tetap berjalan karena memiliki sistem, kaderisasi, dan nilai perjuangan yang melampaui figur ketuanya.
Di situlah pelajaran yang dapat kita ambil.
Organisasi semestinya lebih besar daripada orang yang memimpinnya.
Belajar Berkuasa Tanpa Dikuasai Jabatan
Kisah Muhammadiyah dan pengunduran diri Gibran membawa saya pada satu perenungan.
Barangkali, kita terlalu sering mengajarkan generasi muda bagaimana menjadi pemimpin, tetapi kurang mengajarkan bagaimana memperlakukan jabatan secara bertanggung jawab.
Di organisasi mahasiswa, misalnya, pemilihan ketua terkadang menjadi agenda yang paling ramai dibicarakan.
Orang sibuk membangun dukungan. Nama-nama bermunculan. Persaingan berlangsung sengit.
Namun, setelah kepengurusan terbentuk, tidak semua energi yang sebelumnya digunakan untuk memenangkan jabatan berubah menjadi kerja nyata.
Fenomena semacam ini patut menjadi bahan evaluasi bersama.
Apakah kita berorganisasi untuk memperjuangkan gagasan atau sekadar mendapatkan posisi?
Apakah kita masih bersedia mengabdi ketika tidak terpilih menjadi ketua?
Dan apakah kita cukup berani meninggalkan jabatan ketika kepentingan organisasi atau tanggung jawab publik mengharuskannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya berlaku bagi politisi. Ini juga relevan bagi aktivis, mahasiswa, dan siapa pun yang sedang belajar memimpin.
Kita tidak perlu memusuhi ambisi. Keinginan menjadi pemimpin dapat melahirkan perubahan ketika disertai kemampuan dan integritas.
Namun, ambisi harus memiliki batas. Kekuasaan tidak boleh membuat seseorang kehilangan kesadaran bahwa jabatan hanyalah amanah sementara.
Pengunduran diri Gibran perlu dinilai berdasarkan fakta, proses hukum, dan tanggung jawab konstitusionalnya. Sementara kisah sembilan pimpinan Muhammadiyah dapat menjadi cermin etika kepemimpinan yang patut dipelajari.
Keduanya tidak harus disamakan untuk menghasilkan pelajaran yang bermakna.
Sebab, sejarah tidak selalu hadir untuk membandingkan siapa yang lebih baik. Terkadang, sejarah hadir untuk mengingatkan nilai-nilai yang mulai jarang kita bicarakan.
Pada akhirnya, negeri ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan jabatan, tetapi juga memahami tanggung jawab di baliknya.
Pemimpin yang tahu kapan harus maju, kapan harus memberi ruang, dan kapan harus menyerahkan amanah.
Sebab, jabatan boleh diperebutkan melalui proses yang sah. Namun, jangan sampai keinginan mendudukinya membuat kita lupa untuk apa kekuasaan itu diberikan.
Referensi
1. ANTARA News. (12 November 2026). Gibran Resmi Mundur, Rapat Paripurna HMP Batal Digelar.
2. Badan Komunikasi Pemerintah RI. (12 November 2026). Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Wapres Gibran, Hormati dan Dukung Keputusannya.
3. DetikNews. (12 November 2026). Gibran Sebut Mundur dari Wapres Keputusan Pribadi, Tak Terkait Ijazah.
4. DetikNews. (4 Agustus 2015). Di Muktamar Muhammadiyah 1953, Tidak Ada Calon yang Mau Jadi Ketua.
5. Muhammadiyah Tuban. (5 September 2026). Unik! Di Muktamar Muhammadiyah Tahun Itu Tak Ada yang Mau Jadi Ketua.
