JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa resmi menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Keputusan ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape, tetapi juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Dalam ketentuannya, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat elektronik bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat tertentu, seperti nikotin, gliserin, dan bahan tambahan rasa, sehingga menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup oleh penggunanya.
Penetapan hukum haram tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif vape terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, perangkat rokok elektrik juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan tiga ketentuan hukum utama. Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram. Ketiga, kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut ditetapkan sebagai perbuatan yang haram.
Dengan demikian, ketetapan MUI tersebut tidak hanya menyasar masyarakat sebagai pengguna, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan perdagangan produk vape.
Selain menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik, MUI turut memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
Pemerintah juga didorong mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan pelarangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
MUI juga meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape. Adapun Kementerian Keuangan didorong mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dengan produk tersebut.
Tidak hanya pemerintah, organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga juga diminta berperan aktif memberikan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan yang ditimbulkannya.
Masyarakat turut diimbau untuk menghindari penggunaan rokok elektrik dan meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Dalam ketentuan penutupnya, MUI menyatakan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, ketentuan tersebut dapat disesuaikan sebagaimana mestinya.
Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Dr. H. Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI, KH. Anwar Iskandar, dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya H. Amirsyah Tambunan.
Keputusan tersebut menjadi penegasan sikap MUI dalam memandang penggunaan rokok elektrik dari perspektif hukum Islam, perlindungan kesehatan, dan kemaslahatan masyarakat. Di sisi lain, rekomendasi yang disampaikan menunjukkan perlunya keterlibatan berbagai pihak untuk mengendalikan peredaran serta mencegah penyalahgunaan vape di Indonesia.
