Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 patut diapresiasi. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok elektrik, ketergantungan nikotin, kerusakan kesehatan, hingga potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang.
Namun, di balik keluarnya fatwa tersebut, ada satu hal menarik yang layak menjadi bahan refleksi: Muhammadiyah sebenarnya telah mengambil sikap tegas terhadap persoalan rokok jauh sebelum isu vape menjadi perbincangan luas seperti sekarang.
Pada 8 Maret 2010, melalui Fatwa Nomor 6/SM/MTT/III/2010, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa merokok hukumnya haram. Keputusan ini bukan sekadar pernyataan keagamaan, melainkan hasil pertimbangan terhadap aspek kesehatan, kemaslahatan, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga kehidupan.
Bahkan, ketika teknologi rokok elektrik berkembang dan mulai menjadi tren baru, Muhammadiyah kembali mengeluarkan fatwa khusus tentang vape pada 2020.
Artinya, Muhammadiyah tidak berhenti pada persoalan rokok konvensional. Organisasi ini juga mengikuti perkembangan zaman dan merespons munculnya produk baru yang memiliki risiko serupa.
Ada pelajaran penting dari perbedaan waktu keluarnya keputusan tersebut. Fatwa keagamaan idealnya tidak hanya menjadi respons setelah sebuah persoalan menimbulkan keresahan publik. Lebih dari itu, fatwa harus mampu menjadi panduan preventif, memberikan peringatan dini, dan melindungi masyarakat sebelum dampak buruk semakin meluas.
Dalam konteks ini, langkah Muhammadiyah sejak 2010 menunjukkan pentingnya keberanian mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan.
Sikap tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya menjaga jiwa (hifz an-nafs). Agama tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab manusia untuk menjaga kehidupan, kesehatan, dan lingkungan sosialnya.
Karena itu, persoalan rokok dan vape tidak semestinya dipandang sebagai urusan pilihan pribadi semata. Ketika sebuah kebiasaan berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain, ada dimensi tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan.
Salah satu persoalan terbesar vape adalah citra yang selama ini melekat padanya. Vape kerap dipasarkan dan dipersepsikan sebagai bagian dari gaya hidup modern. Desain perangkat yang menarik, beragam aroma, serta kemasan yang terkesan elegan membuat sebagian orang memandangnya berbeda dari rokok konvensional.
Padahal, perubahan bentuk dan teknologi tidak otomatis menghilangkan risiko kesehatan.
Ketika kandungan nikotin masih menjadi bagian dari produk tersebut, potensi ketergantungan tetap menjadi persoalan serius. Terlebih, popularitas vape di kalangan anak muda memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan industri dan konsumen dewasa, melainkan juga menyangkut perlindungan generasi berikutnya.
Oleh sebab itu, keputusan MUI patut dibaca sebagai momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif. Jangan sampai masyarakat lebih sibuk mengikuti tren daripada memahami konsekuensi dari kebiasaan yang dijalani.
Tentu, keluarnya fatwa MUI tidak perlu dijadikan ajang mempertentangkan organisasi Islam. MUI dan Muhammadiyah memiliki peran masing-masing dalam memberikan panduan keagamaan kepada masyarakat.
Namun, sejarah tetap perlu dicatat secara proporsional. Muhammadiyah telah menunjukkan perhatian terhadap persoalan kesehatan melalui fatwa haram merokok pada 2010, kemudian memperluas sikapnya terhadap rokok elektrik pada 2020. Sementara itu, MUI melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 kini memberikan ketegasan terhadap penggunaan rokok elektrik.
Keduanya memperlihatkan bahwa agama memiliki peran penting dalam merespons persoalan sosial yang terus berkembang.
Yang perlu menjadi perhatian berikutnya adalah implementasi. Fatwa tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang ramai dibicarakan selama beberapa hari, kemudian dilupakan ketika perhatian publik berpindah ke isu lain.
Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, keluarga, dan masyarakat perlu mengambil bagian dalam edukasi serta perlindungan generasi muda. Industri juga perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab sosial, bukan semata-mata keuntungan ekonomi.
Fatwa MUI tentang haramnya vape merupakan perkembangan penting dalam perjalanan dakwah dan perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia. Namun, momentum ini sekaligus mengingatkan kita bahwa persoalan kesehatan tidak boleh terus-menerus menunggu menjadi krisis sebelum mendapatkan perhatian serius.
Muhammadiyah telah memberikan catatan sejarah melalui fatwa rokok tahun 2010 dan fatwa vape tahun 2020. MUI kini mengambil langkah tegas melalui fatwa tahun 2026.
Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah siapa yang lebih dahulu mengeluarkan fatwa, melainkan seberapa besar keberanian dan konsistensi kita menerjemahkan nilai-nilai agama menjadi tindakan nyata.
Sebab, menjaga kesehatan dan menyelamatkan generasi bukan sekadar urusan fatwa. Itu adalah tanggung jawab bersama.
Agama seharusnya menjadi kompas sebelum manusia tersesat, bukan sekadar pengingat setelah kerusakan terjadi.
