Andai secara keorganisasian IPM bisa lebih transparan dan akuntabel, maka mustilah pelajar-pelajar di dalamnya bisa hidup lebih tentram. Tentu ada banyak penafsiran tentang tentram, tetapi dalam definisi yang paling sederhana, tentram artinya tak gaduh dan tak gelisah. Hanya orang-orang yang sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah, yang tidak khawatir tentang keributan sebab oleh mereka, semua hal bisa dipertanggungjawabkan.
Imajinasi soal IPM yang transparan dan akuntabel ini bukan barang baru. Sejak lama, kita punya kekhawatiran soal ini. Tetapi sayangnya, tak selalu kita punya cara untuk mewujudkan hal tersebut, baik secara politis (melalui political will) maupun secara praktis (melalui struktur dan aturan main).
Sebut saja, misalnya, salah satu rekomendasi Muktamar Medan. Di sana kita bisa terang melihat pentingnya IPM melakukan audit keuangan di setiap akhir periode. Atau di bagian lain, salah satu indikator keberhasilan bidang dan lembaga adalah punya LPJ. Dua hal ini (punya audit keuangan dan LPJ) boleh saja kita persepsikan sebagai kekhawatiran. Kita khawatir kalau IPM tak punya legacy yang trustworthy, dimana LPJ dan audit ini adalah salah dua dari mekanisme tersebut (baca Ahmed, 2024).
Hal-hal tentang transparansi dan akuntabilitas ini kerap dianggap remeh. Dinomorduakan. Padahal menurut saya, dengan melihat pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai hal yang sentral di organisasi, kita tak cuma sedang membangun organisasi yang jauh dari kekhawatiran, tetapi turut membangun iklim keilmuan yang jarang dibicarakan.
Tulisan ini akan membahas korelasi ketiganya: Urgensi organisasi yang transparan dan akuntabel, membangun ketangkasan metodologis, juga implikasi praktis dan politisnya.
Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas
Ide awal tentang transparansi dan akuntabilitas lahir karena tuntutan performa. Dalangnya ialah neoliberalism yang, suka tidak suka, harus kita akui menjangkit tak cuma IPM, tetapi juga banyak aspek lain di dunia. Di kalangan akademisi, neoliberalism adalah hal yang tak kunjung selesai dibahas. Namun demikian, di samping pro dan kontranya, ide tentang transparansi dan akuntabilitas sejatinya sangat masuk akal.
Bayangkan misalnya anda punya dua kelompok: A dan B. Dua kelompok ini sama-sama diberi uang dan modal 500.000 IDR untuk membuat sebuah program. Usut punya usut, kendati punya modal yang sama, kelompok A rupanya
