JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat memperoleh penanganan medis tanpa terkendala status kependudukan.
Pramono menyatakan bahwa fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan akibat asap. Fasilitas tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas, hingga puskesmas pembantu (pustu).
Sebanyak 367 fasilitas kesehatan disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah tersebut terdiri atas 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap diperbolehkan mendatangi fasilitas kesehatan tersebut, meskipun tidak memiliki KTP Jakarta. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan pertolongan medis ketika kondisi udara berdampak pada kesehatan mereka.
Meski fasilitas kesehatan telah disiapkan, Pramono mengaku belum mengetahui jumlah pasti pasien yang telah mendapatkan penanganan. Ia masih menunggu laporan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengenai jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut.
Selain membuka akses pelayanan kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak asap karhutla. Salah satunya dengan mengaktifkan perangkat water mist atau penyemprot kabut air yang terpasang di sejumlah gedung di ibu kota.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menyampaikan bahwa terdapat 179 perangkat water mist yang terpasang di 145 gedung. Perangkat tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi pemerintah dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk.
Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu opsi penanganan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan pemantauan kualitas udara secara berkala menggunakan stasiun pemantau kualitas udara dan sensor emisi.
Koordinasi turut dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk memantau perkembangan kondisi udara dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Meskipun sebaran asap karhutla di Jakarta dilaporkan mulai berkurang sejak Jumat, 16 Oktober 2026, pemerintah tetap melanjutkan upaya antisipasi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Pemantauan kualitas udara dilakukan guna memastikan kondisi lingkungan tetap terkendali dan risiko kesehatan dapat diminimalkan.
Apabila kualitas udara kembali memburuk secara signifikan berdasarkan data resmi, Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan langkah lanjutan, seperti rekomendasi pembelajaran jarak jauh (PJJ), pembatasan aktivitas luar ruangan bagi kelompok rentan, serta imbauan penggunaan masker.
Anak-anak, lansia, dan masyarakat yang rentan mengalami gangguan pernapasan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan yang diduga berkaitan dengan paparan asap.
Melalui pembukaan akses layanan kesehatan bagi warga non-KTP DKI dan berbagai langkah mitigasi yang dilakukan, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan di tengah dampak asap karhutla. Pemerintah juga terus memantau perkembangan kondisi udara untuk menentukan kebijakan lanjutan sesuai situasi di lapangan.
Sumber:
1. Liputan6.com, “Pramono Izinkan Warga Non-KTP DKI Terdampak Asap Berobat di RS Jakarta”.
